.

.

Laman

Thursday, 15 September 2016

Petisi Serta Hashtag Dari Warga, 'Tolak Ofi Selamatkan OI'


Tampilan petisi Ofi di change.org yang telah mencapai 500 dukungan.

PENESAK (INDRALAYA) - Petisi menolak AW Noviadi Mawardi menjabat kembali bupati Ogan Ilir belakangan ini menyebar lewat media sosial khususnya melalui facebook.
 
Adalah Garda Sriwijaya (Gerakan Diskusi & Aksi Sriwijaya) pembuat petisi tersebut di platform petisi online change.org dengan judul Tolak Bupati Ogan Ilir Pecandu Narkoba berserta hashtag #DPRD_Kalau_Bernyali_Tolak_Ovi #Tolak_Ovi_Selamatkan_OI #HIDUPMAHASISWA!!!

Dari informasi yang telah kami himpun hingga artikel ini diterbitkan yang menandatangangi petisi tersebut telah mencapai 500 dukungan sejak pembuatan petisi dua hari lalu.

Berikut isi petisinya :

Tolak Bupati Ogan Ilir Pecandu Narkoba

Oleh : GARDA SRIWIJAYA

Tidak lepas dari pandangan kita aksi yang dilakukan oleh orang nomor satu dikabupaten ogan ilir, setelah tertangkapnya beliau oleh BNN dikarnakan kasus narkoba membuat warga Ogan Ilir dan Mahasiswa Universitas Sriwijaya geram. mengapa tidak, Ahmad Wazir Noviadi (AW Noviadi) seorang bupati yang harusnya menjadi panutan justru seolah melegalkan barang tersebut dengan mengkonsumsinya bersama empat orang rekannya dikediaman orang tuanya Mawardi Yahya pada Minggu (13/3) malam. Seorang pejabat negara yang dalam mengambil kebijakan dan keputusan harus berdasarkan Undang-undang nyatanya memperlihatkan ketidak mampuannya dalam menjalankan sumpah jabatan ketika dilantik.

            Dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka AW Novriadi   melakukan tindak pidana  kejahatan luar biasa dengan mengkonsumsi narkoba. Dalam undang-undang narkotika tersebut memang seorang yang hanya menggunakan narkoba tanpa mengedarkannya hanya direhabilitasi dan maksimal rehabilitasinya mencapai 6 bulan. Namun bukan hanya itu titik permasalahannya. AW Noviadi   sebagai seorang bupati dengan melakukan tindakan tersebut sama saja mengingkari misi Negara dalam memberantas Narkotika di Indonesia. Tidak hanya itu, sebagai seorang aparatur negara yang menjadi contoh bagi kabupaten Ogan Ilir jelas tindakannya seakan menghalalkan barang haram tersebut.

            Selasa, 13 September 2016 telah dikeluarkan putusan dari PTUN dimana hasil dari pengadilan AW Novriadi hanya mendapatkan rehabilitasi selama 6 bulan meskipun oleh BNN tersangka seharusnya dijerat dengan pasal 112 ayat 1 juncto pasal 127 ayat 1a UU narkotika, dimana tersangka terancam hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, dan setelah itu terdakwa AW Novriadi dapat memimpin Ogan Ilir kembali. Pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat yang intelektual mau dipimpin oleh pemimpin yang SAKAU? tentunya TIDAK. Berdasarkan kronologi yang terjadi, pemberian SK oleh kementrian dalam negeri  ( Tjahyo kumolo) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UU No.23 Tahun 2014 pasal 80 dan 81 dimana dalam pembuatan SK kemendagri tidak melakukan pembahasan kepada Mahkamah Agung, sehingga gugatan AW Novriadi  kepada MA dapat menyatakan SK pemberhentian tersebut batal berdasarkan hukum.

            Lalu dimanakah fungsi DPRD Ogan Ilir sebagai penyalur aspirasi masyarakat? apakah DPRD OI seakan tutup mata terhadap penyimpangan yang telah dilakukan oleh pak AW Novriadi ? atau DPRD OI ada main kongkalikong sehingga seakan AW Novriadi dilindungi bagai anak emas OI ? lalu apakah fungsi DPRD telah mati? bukankah kita tahu bahwa DPRD memiliki peran penting dalam kasus ini sesuai dengan pasal 80 dan 81 UU No. 23 Tahun 2014 (Tentang Pemerintahan Daerah) ?. Wahai DPRD bijaklah dalam menanggapi kasus ini! ingatlah suara rakyat adalah suara yang harus kalian dengar dan kalian perjuangkan ! dan pada hari ini suara rakyat jelas menolak pak AW Novriadi   memimpin Ogan Ilir kembali !!!

            DPRD OI harusnya mengambil sikap sebagai lembaga legislatif, demi menjalankan fungsi check and balance di kabupaten Ogan Ilir yang carut marut birokrasinya. DPRD OI harus melaksanakan rapat Paripurna dimana kesepakatan kuorum DPRD OI harusnya sepakat AW Novriadi untuk diberhentikan, dan DPRD OI  mengajukan SK pemberhentian kepada gubernur/mentri/presiden selaku lembaga eksekutif untuk dibahas kepada Mahkamah Agung sesuai UU NO 23 tahun 2014. Tidak hanya sampai disitu, kemendagri seharusnya melakukan gugatan kembali mengingat wewenang Kemendagri dalam memberhentikan pejabat negara sesuai dengan UU yang berlaku sebelum proses hukum telah mencapai Inkracht atau dalam hukum tak dapat digugat kembali.

            Berdasarkan data dan fakta diatas maka Gerakan Aksi Diskusi dan Aksi ( GARDA ) Sriwijaya menuntut DPRD Ogan Ilir untuk menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan kasus bupati yang terbukti menggunakan narkoba sebagai berikut :

1.      Menuntut DPRD melaksanakan rapat paripurna untuk membahas pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan AW Novriadi (Ovi), dan mengajukan SK pemberhentiannya kepada Presiden untuk kemudian diproses oleh Mahkamah Agung.

2.      Menuntut DPRD menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki berkas verifikasi tes kesehatan AW. Novriadi- Ilyas Panji ketika Pilkada 2015.

3.      Apabila pada penyelidikan terbukti terdapat kecacatan pada berkas tes kesehatan, maka DPRD harus merancang pelaksanaan pilkada ulang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 10 Tahun 2016.

Apabila tuntutan ini tidak ditanggapi maka kami akan mengambil tindakan yang serius. Mahasiswa tak akan diam jika Ogan Ilir dipimpin Oleh Bupati Sakau, mari bersama-sama mengawal kasus AW Novriadi mengingat fungsi kita sebagai social Control. Ogan Ilir bukan punya AW Novriadi, Ogan ilir bukan milik AW Noviadi, jika AW Noviadi tak mampu memimpin OI, maka hanya ada satu kata, TURUN !!!

#DPRD_Kalau_Bernyali_Tolak_Ovi            
#Tolak_Ovi_Selamatkan_OI
#HIDUP MAHASISWA!!!

Petisi ini akan dikirim ke:
  • DPRD Ogan Ilir
  • gubernur sumsel
  • Menteri Dalam Negeri 
  • Presiden RI 
  • Mahkamah Agung

No comments:

Post a Comment